Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Kecamatan Ngambon Bojonegoro © 2014
ADD Melonjak

Radar Bojonegoro – Mendekati tutup tahun anggaran 2019, pemerintah desa di Bojonegoro bakal digelontor anggaran. Total anggaran dana desa (ADD) yang dikucurkan untuk 419 desa di Kota Ledre menembus angka Rp 617 miliar. Angka tersebut naik cukup fantastis dibanding ADD dalam APBD induk yang hanya Rp 310 miliar. Angka (Rp 310 miliar, Red) tersebut tercantum dalam Perbup Nomor 06 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa.

‘’Memang naiknya (ADD) cukup besar,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djuono Poerwiyato kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (24/10).

Mantan Camat Balen itu menuturkan, kenaikan ADD itu dipicu beberapa hal. Di antaranya untuk mempercepat pembangunan desa dan tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,1 triliun.

Dalam PAPBD 2019, terang dia, anggaran ADD digenjot dua kali lipat. Harapannya, pembangunan di desa  lebih cepat. ‘’Dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai program desa yang belum terpenuhi dari dana desa (DD),’’ tandasnya.

Rumus besaran ADD, kata Djuono, sepenuhnya kewenangan badan pendapatan daerah (bapenda). Sebab, hanya institusi tersebut yang mengetahui besarannya. Bapenda pula yang memfasilitasi desa untuk menyerap anggaran tersebut.

Pada prinsipnya, menurut Djuono, besaran ADD minimal 10 persen dari dana alokasi umum (DAU). Namun, karena Bojonegoro memiliki keuangan yang besar, maka perlakuan untuk menentukan besaran ADD pun khusus.

‘’ADD ini lebih fokus untuk siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan pemdes. Selain itu untuk pembangunan yang belum dibiayai DD,’’ bebernya.

Untuk perolehan desa, kata dia, besarnya bervarisi. Dia mencontohkan Kecamatan Gayam yang terdiri dari 12 desa. Sebelumnya desa ini mendapat jatah ADD sekitar Rp 15 miliar. Saat ini, pagu anggaran untuk se- Kecamatan Gayam menembus angka Rp 25,8 miliar.

Djuono memastikan desa yang mendapatkan jatah tertinggi ADD tetap Gayam. Kalau sebelumnya sebesar Rp 2,4 miliar, kini bakal naik menjadi Rp 3 miliar. ‘’Karena Kecamatan Gayam itu penghasil migas,’’ tegas dia. Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran menilai kenaikan ADD bisa menjadi dua mata pisau. Jika dikelola sesuai regulasi bakal berdampak pada percepatan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, berpotensi penyelewengan karena sebagian SDM pemdes yang belum menguasai regulasi tentang pengelolaan keuangan. ''Bisa terjadi penyerapan yang bagus, namun pembelanjaannya tidak sesuai peruntukan dan berdampak hukum,'' tegas dia. Karena itu, kata Lasmiran, perangkat desa harus mengacu regulasi, karena dana tersebut uang negara.  ( Admin/Radar online )